www.advokat-adiwarman.com
www.advokat-adiwarman.com
Login
News
21 Mei 2019
Adi Warman Bantah Inas soal Ada 'Udang' di Balik Tim Hukum Bentukan Wiranto
Jakarta - Ketua Fraksi Partai Hanura DPR Inas Nasrullah Zubir curiga ada 'udang' di balik tim asistensi hukum bentukan Menko Polhukam Wiranto lantaran dua nama dalam tim tersebut, yakni Adi Warman dan Dhoni Martin pernah melawan Hanura yang dipimpin Oesman Sapta Odang (OSO) pada tahun lalu. Adi Warman yang namanya disorot Inas membantah dengan tegas. detail

17 Mei 2019
Resmi Dibentuk, Ini Deretan Pakar Tim Hukum Bentukan Wiranto
Jakarta - Tim Asistensi Hukum bentukan Menko Polhukam Wiranto resmi terbentuk. Tim Hukum ini bertugas membantu memberi masukan/kajian dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum. detail

7 Mei 2019
PRESS RELEASE MENKO POLHUKAM HASIL RAPAT KOORDINASI TANGGAL 6 MEI 2019
POLHUKAM #KemenkoPolhukam detail

1 Februari 2019
Kuasa Hukum Korlantas Polri Sebut Gugatan PT DPM Terlalu Prematur
Jakarta, - Sidang gugatan lelang pengadaan kendaraan bermotor (ranmor) oleh Korlantas Polri kembali berlanjut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Rabu (16/1). detail

» index berita

Kuasa Hukum Korlantas Polri Sebut Gugatan PT DPM Terlalu Prematur


1 Februari 2019

Jakarta, - Sidang gugatan lelang pengadaan kendaraan bermotor (ranmor) oleh Korlantas Polri kembali berlanjut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Rabu (16/1). Agenda sidang ke-14 tersebut antara lain penyerahan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat kepada majelis hakim.

Seperti diketahui, dalam kasus ini, PT Digital Praja Makayasa (PT DPM) bertindak sebagai penggugat dan Korlantas Polri sebagai tergugat I serta PT Graha Qynthar Abadi menjadi tergugat II.

Saat dikonfirmasi, Kamis (17/1), Kuasa Hukum Korlantas Polri, Adi Warman menyatakan jika gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terlalu prematur.

 

"Poin utama adalah, kami menyatakan gugatan penggugat itu prematur. Harusnya melalui proses APIP sebagaimana diatur dalam pasal 117 perpes, no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa," jelas Adi.

Adi juga yakin, administrasi merupakan materi sidang yang tengah dibahas. Penyelesaian masalah pada jalur Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diyakini Adi harus ditempuh terlebih dahulu.

"Saya sangat yakin, ini kan administrasi berbicara tentang tata cara peradilan negara. Administrasi itu penting, karena ruang yang dipakai kepada para penyedia barang dan jasa yang tidak puas. Salurannya ke situ dulu. Dari situ bagaimana hasilnya kita bisa lihat," papar Adi.

Namun, kewenangan APIP untuk menindaklanjuti laporan tergantung dengan beberapa hal. Adi mengatakan jika laporan tidak beralasan maka tidak bisa dilanjutkan. "Bagaimana melaporkannya, ya buat tertulis, harus ada bukti yang cukup," jelasnya.

Tidak hanya itu, menurut beberapa ahli yang dihadirkan oleh tergugat, Adi meyakini jika pelaporan ke PTUN sudah prematur.

"Terungkap dalam persidangan beberapa hal yang sangat prinsipal. Menurut keterangan ahli, gugatan ini masih prematur. PTUN belum bisa mengadili perkara ini karena pihak yang kalah itu belum mengajukan ke APIP. APIP itu pengawasan internal dalam hal pengawasan terhadap barang dan jasa,"imbuhnya.

Selain itu, Adi menegaskan, proses lelang hingga saat ini belum memasuki tahap final. Pengumuman Pemenang Lelang belumlah final karena masih diikuti dengan penunjukan penyedia barang jasa atau kontrak.

"Oleh sebab itu PTUN tidak berwenang memeriksa, mengadili perkara ini. Jujur saya katakan bila peserta lelang yang kalah bisa menggugat seperti ini maka ASN takut menjadi pokja pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nanti berakibat pada terhambatnya proses pembangunan di republik ini," tutup Adi.



Baca juga
  » 21 Mei 2019
Adi Warman Bantah Inas soal Ada 'Udang' di Balik Tim Hukum Bentukan Wiranto
Jakarta - Ketua Fraksi Partai Hanura DPR Inas Nasrullah Zubir curiga ada 'udang' di balik tim asistensi hukum bentukan Menko Polhukam Wiranto lantaran dua nama dalam tim tersebut, yakni Adi Warman dan Dhoni Martin pernah melawan Hanura yang dipimpin Oesman Sapta Odang (OSO) pada tahun lalu. Adi Warman yang namanya disorot Inas membantah dengan tegas.

  » 17 Mei 2019
Resmi Dibentuk, Ini Deretan Pakar Tim Hukum Bentukan Wiranto
Jakarta - Tim Asistensi Hukum bentukan Menko Polhukam Wiranto resmi terbentuk. Tim Hukum ini bertugas membantu memberi masukan/kajian dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum.

  » 7 Mei 2019
PRESS RELEASE MENKO POLHUKAM HASIL RAPAT KOORDINASI TANGGAL 6 MEI 2019
POLHUKAM #KemenkoPolhukam

  » 21 Maret 2018
PTUN Kabulkan Putusan Sela Partai Hanura Hasil Munaslub Kubu OSO-SUDING
JAKARTA Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan putusan sela yang diajukan Partai Hanura hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) kubu Daryatmo Sarifuddin Suding.

  » 24 Januari 2018
Hanura 'Ambhara' Sebut OSO 3 Kali Perintahkan Transfer Dana Parpol
"Bukan, ini adalah dana partisipasi murni dana partai tidak ada hubungan dengan mahar pilkada. Tanya terlapor (tujuan dana ditransfer ke OSO sekuritas) justru kami yang nanya, ini parpol apa perusahaan? Keduanya kan ada mekanismenya tetapi ini malah diminta mentransfer uang ke rekening perusahaan, " kata Adi di Bareskrim Polri

Search
Search:
Others
Information
USD Calc
US$ x Rp. 14,076 =
Rp.  
Others

© 2014 www.advokat-adiwarman.com


Toko Online